Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Raiz mengingatkan Presiden Joko Widodo jangan terlalu over-convident dalam menangani sejumlah isu yang berkembang di Papua termasuk menangani persoalan peliputan media asing. Ia meminta pemerintah menetapkan kebijakan dengan mempertimbangkan masukan dari sejumlah pihak bukan atas dasar keinginan menjaga citra.

“Setelah kemarin media internasional mengecam kasus eksekusi hukuman mati oleh pemerintahan Jokowi, sekarang presiden merasa perlu untuk mengembalikan kepercayaan media dan masyarakat internasional dengan mengirim pesan bahwa Indonesia tetap sebagai negara yg terbuka dan hangat bagi komunitas pers internasional,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu (13/5/15).

Politisi Fraksi PAN ini berharap pemerintah harus dapat memastikan bahwa keterbukaan itu nantinya tidak digunakan media asing untuk menyerang sejumlah kebijakan, seperti kebijakan keamanan di masa lalu.

“Presiden sebagai pemegang kekuaasan tertinggi atas seluruh angkatan di TNI harus memastikan bahwa TNI jangan sampai jadi bulan-bulanan media asing untuk kepentingan asing di tanah Papua,” tandas dia.

Lebih jauh menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta ini kebijakan untuk membangun Papua, adalah hal yang positif. Harapannya program pembangunan infrastruktur berupa tol laut, pembangunan rel kereta, pembukaan akses transportasi akan bisa jadi success story pemerintahan Jokowi yang akan diliput media internasional untuk menggantikan cerita dan citra buruk pemerintah yang selama ini diangkat oleh pers asing.

“Kita berharap wartawan asing punya prinsip cover both side, jadi succes story yang dimimpikan bisa jadi sisi baru dalam peliputan media asing. Namun saya berharap presiden tidak over-convident soal ini,” tuturnya.

Dalam kunjungan ke Provinsi Papua beberapa lalu Presiden Jokowi mengumumkan keputusan penting terkait tugas jurnalistik. Wartawan asing kini bebas melakukan tugas jurnalistik di seluruh wilayah Papua seperti halnya ke daerah lain di Indonesia.

Presiden meyakini, kehadiran wartawan asing di Papua tidak akan bisa lagi memprovokasi warga, terlebih saat ini proyek-proyek in‎frastruktur yang sekian lama menjadi rencana, mulai masuk tahap realisasi. (iky) foto: naefuroji/parle/od